AMKB: 18 Tahun Kota Batu, Masyarakat Terpinggirkan

8 views

AMKB saat berorasi di timur Alun – alun Batu.

Sabertipikor.com, Kota Batu – Hari ini, Kamis, 17 Oktober 2019, Kota Batu genap berumur 18 tahun. Di umur yang telah “dewasa” ini, permasalahan semakin kompleks. Hal tersebut implikasi sekaligus konsekuensi dari kota agropolitan menjadi kota pariwisata.

Dalam konsep pembangunan, hal dimaksud terlihat jelas dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Keberadaan RTRW Kota Batu merupakan salah satu dokumen pembangunan yang strategis, karena dokumen tersebut menjadi acuan bagi setiap gerak dan langkah pembangunan. Baik yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat Kota Batu.

Sekitar dua bulan yang lalu, Pemkot Batu dan DPRD setempat telah menyepakati dokumen Ranperda RTRW tersebut. Namun, Aliansi Masyarakat Kota Batu (AMKB) menilai Rancangan Perda RTRW tersebut tidak pro terhadap masyarakat dan keselamatan lingkungan Kota Batu.

Menurut Aris, Kepala Bagian Lingkungan AMKB, publik menganggap urgensi penggantian Perda RTRW itu dilakukan hanya mementingkan kepentingan penguasa dan pengusaha.

“Di sisi lain ada fenomena kesenjangan pendapatan daerah, antara potensi yang dimiliki Kota Batu dan realisasinya,” katanya saat berorasi di timur alun-alun Kota Batu, Kamis (17/10/2019) siang.

Lantaran itu menjadi suatu keniscayaan bagi AMKB untuk menyampaikan sejumlah catatan kritis dan evaluasi mendalam terkait dengan sejumlah persoalan.

“Rencana pembangunan industri wisata secara besar-besaran. Dalam rancangan Perda RTRW Kota Batu terdapat rencana pembangunan yang kontra terhadap lingkungan. Bahwa terdapat peralihan tata ruang wilayah yang tadinya (dalam Perda RTRW) peruntukannya tidak untuk pembangunan. Baik industri, pariwisata, dan konstruksi lainnya justru dalam ranperda RTRW diperbolehkan,” ujar dia.

Aris menambahkan, misal terdapat pasal dalam Kecamatan Bumiaji (BWK 3) yang memperbolehkan adanya wisata buatan. Secara otomatis hal tersebut bakal menggeser lahan pertanian.

“Padahal secara potensi pertanian, Kecamatan Bumiaji memiliki kesuburan tanah berjenis batuan andosol dan kambisol yang berkatateristik subur, yaitu 4125 ha (91persen dari total kewilayahan),” bebernya.

Hal senada juga disampaikan Bayu Prasetya, Koordinator Aliansi Masyarakat Kota Batu, terkait dengan persoalan di atas pastinya dampak yang terjadi adalah lahan pertanian akan semakin habis termasuk pencemaran air dan debit air akan berkurang serta kerusakan lingkungan hidup akan semakin berkepanjangan.

“Tentu saja hal Ini juga akan mempengaruhi lingkungan sosial masyarakat Kota Batu yang masih kental dengan suasana kekerabatan dan basis warga agraris sebagai penopang nilai menjadi masyarakat industrialis individualis. Belum lagi, Rencana proyek nasional kereta gantung, geothermal, pembangunan tol Singosari Batu yang bakal mengakibatkan permasalahan semakin runyam di Kota Batu,” ungkap dia.

Berkaca pada krisis pembangunan tersebut, AMKB menduga di balik agenda perumusan kebijakan RTRW terdapat hubungan “perselingkuhan” antara elite penguasa dengan pengusaha di Kota Batu. Indikasi adanya kemungkinan tersebut diperkuat oleh beberapa bukti yang telah disebutkan di atas.

“Bahwa hampir semua perencanaan kebijakan daerah ditunggangi oleh kepentingan para pebisnis. Di sisi lain, apabila kita melihat Change.Org : Kota Batu dalam bahaya, terdapat 3.338 orang yang menolak rencana pembangunan tersebut,” paparnya.

AMKB berpendapat bahwa: (1). Memicu besarnya konflik sosial, (2). Potensi korupsi akan marak terjadi terutama masalah perizinan, (3). Seharusnya wajib mempertahankan identitasnya sebagai kota agraris, (4). Kota Batu menjadi tidak dingin sejuk dan berubah menjadi kota wisata Beton, (5) Pemerintah jangan hanya memikirkan uang.

AMKB juga menilai, realisasi pendapatan asli daerah di bawah potensi dan piutang pajak yang masih belum terselesaikan hingga kini.

“Ya, itu bisa kita lihat dewasa ini marak industri pariwisata dibangun di Kota Batu, di antaranya pariwisata buatan, hotel, vila, homestay, karaoke, hiburan dan sebagainya. Industri pariwisata seharusnya memiliki kontribusi signifikan. Namun. jika dilihat PAD yang diperoleh tidak sebanding dengan keseluruhan potensi daerah yang dimiliki. Hal ini disebabkan tata kelola pemungutan pajak dan retribusi yang buruk sehingga menyebabkan potensi daerah terjadi kebocoran atau tidak tersalurnya ke pemerintahan daerah,” kata dia.

Oleh karena itu AMKB menegaskan, perlunya inovasi pemerintah untuk memaksimalkan potensi pajak dan retribusi di Kota Batu agar dapat memaksimalkan pundi-pundi ke dalam pendapatan daerah. Maka, tidak mungkin Kota Batu mengalami PAD yang kecil dibandingkan dana perimbangannya.

“Di sisi lain, Pemkot Batu diduga tidak pernah melakukan analisis potensi pendapatan daerah baik melalui sektor pajak maupun retribusi. Ditambah dengan piutang pajak yang begitu besar dan belum terselesaikan sampai detik ini, adalah cerminan bahwa Pemerintah Kota Batu tidak ada itikad baik atau keseriusan dalam meningkatkan pendapatan Kota Batu,” urainya.

AMKB juga menduga, piutang pajak yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Kota Batu mengandung unsur kesengajaan atau keberpihakan Pemerintah Kota Batu terhadap Penunggak pajak.

AMKB mendesak stakeholder terkait dengan permasalahan tata ruang dan wilayah dan Piutang Pajak di Kota Batu, diantaranya:
1. Mendesak Pemkot dan DPRD Batu untuk memproteksi wilayah konservasi lingkungan dalam hal ini Kecamatan Bumiaji.
2. Mendesak Pemkot Batu melakukan keterbukaan informasi terkait dengan dokumen tata ruang dan wilayah di Kota Batu.
3. Mendesak Pemerintah Batu segera menyelesaikan sejumlah piutang pajak.
4. Mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar menolak Ranperda RTRW Kota Batu karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Batu. (Riz)

Author: 
    author

    Related Post