Beberapa Cakades Jember Resmi Melaporkan Dugaan Pungli ke Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam RI

Salah satu dari beberapa laporan Cakades serentak di Jember.

Sabertipikor.com, Jember – Beberapa Calon Kepala Deda (Cakades) melaporkan dugaan Pungli oleh panitia pilkades serentak di Jember ke Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam melalui Wakil Ketua Gnpk Jawa timur Rizky Putra Yudhapradana, SH.

Selain itu Aliansi Advokat Jember juga melaporkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Jember tahun 2019 kepada Tim Sosialisasi Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam untuk Wilayah Jawa Timur. Yakni, Mariyadi, SH, MH.

Menurut Anasrul, SH pelaksanaan pilkades sangat sarat penyimpangan. Berdasar Perbup 41 Tahun 2019 pasal 45 ayat (2) dan pasal (3). Di sebutkan,  Kepala Desa, BPD dan Panitia Pilkades yang pada intinya melarang memungut dan membebani  bakal calon kepala desa untuk biaya pemilihan kepala desa.
“Jelas masalah ini, bukan hanya anggaran yang bersumber dari calon saja, tapi anggaran yang berasal dari APBD pun harus diusut,” tegasnya, Jumat (27/9/2019).

Setelah mencermati beberapa aturan yang di langgar dalam pelaksanaan pilkades serentak di jember itu.

Ia jelaskan, bahwa SK Bupati Jember No. 519 Tahun 2019 tentang anggaran Pilkades baru keluar tanggal 30 Agustus 2019. Namun, SK tersebut berlaku surut pada bulan Januari 2019.

“Setelah kami menerima laporan dari Aliansi Advokat Jember (AAJ) tersebut, Mariyadi langsung memerintahkan kepada Rizky Putra Yudhapradana, SH (RPY) selaku Wakil Ketua DPP GNPK Jatim, yang juga banyak ditemui calon kepala desa yang mengadukan hal tersebut. Setelah menerima laporan langsung tersebut, Rizky Putra Yudhapradana diperintahkan menghadap dan melaporkam ke Ses Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam Bapak Irjen. Pol. DR. Drs. Widiyanto Poesoko,” terangnya. (*)

Related posts

Leave a Comment