BPK RI Perwakilan Jateng, Ajak Media Pantau Penggunaan Keuangan Negara

Sabertipikor.com, SEMARANG Jawa Tengah – Ditengah semakin kompleksnya permasalahan pengelolaan keuangan Negara yang kadang sering dijadikan ajang bancakan korupsi, oleh Oknum yang tak bertanggung jawab, maka, kini Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah, mengajak para awak media baik Nasional maupun Lokal yang bertugas di Jawa Tengah untuk turut memantau pengelolaan penggunaan keuangan Negara. Agar sesuai Peraturan perundangan yang berlaku yang dikemas dalam acara Media Workshop, Mekanisme Pemberian Opini atas Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Keuangan Desa di Gedung BPK RI Jateng, Rabu (18/10/2017).

Menurut, Kepala Perwakilan BPK RI Jateng, Hery Subowo bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kerjasama yang efektif antara BPK RI Jateng dengan insan media di Semarang dan sekitarnya, karena pihaknya sangat menyadari peran penting media massa dalam tata kelola Pemerintahan dan Masyarakat.

“Semoga dengan kegiatan ini diharapkan dapat membangun sinergi dan kesamaan persepsi antara BPK dan pihak media dalam upaya bersama, untuk lebih mendorong terciptanya tata kelola keuangan Negara yang bersih, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Selanjutnya, Hery pun menegaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah merupakan salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK dan lainnya. Berupa pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), kemudian hasil pemeriksaannya berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) dan Tidak Wajar (Adverse).

“Kami tegaskan penilaian atas opini tersebut tidak bersifat politis, tapi pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan,” imbuhnya.

Ditempat terpisah Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jawa Tengah, HR. Mastur mengapresiasi langkah BPK RI Jateng yang melibatkan media untuk turut memantau pengelolaan penggunaan keuangan Negara di Jateng, karena dalam pengamatannya banyak uang Negara yang diduga diselewengkan oknum yang tak bertanggung jawab yang selama ini tidak tersentuh pemeriksaan yang baik oleh BPK.

“Seperti Kunker Bimtek yang dilakukan DPRD hampir setiap minggu diluar Kota tanpa ada hasilnya, termasuk juga perjalanan dinas pejabat daerahnya yang rutin keluar kota, itu pemborosan keuangan rakyat. Saya apresiasi langkah BPK libatkan Pers,” ungkapnya via sambungan telepon seluler kepada MCW News, Rabu (18/10/2017) malam.

Kemudian, Mastur pun meminta BPK RI Jateng juga menggandeng Para aktivis di Jawa Tengah untuk juga turut dilibatkan dalam pemantauan penggunaan keuangan Negara di Jawa Tengah, terutama dengan semakin maraknya kekisruhan dalam pengelolaan dana Desa.

“mestinya LSM pun digandeng agar jangkauan pemantauannya lebih meluas, termasuk dana Desa,” pungkasnya.

Selanjutnya, dalam kegiatan bertajuk Media Workshop ini diikuti sekira 70 (tujuh puluh) orang reporter dan wartawan dari media-media Nasional maupun Lokal di Jawa Tengah. Kemudian dalam paparan yang dapat dihimpun media ini, tercatat selama 3 (tiga) tahun terakhir ini opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Jateng pada tahun Anggaran 2014 dari 36 LKPD yang ada, 12 memperoleh WTP, 24 memperoleh WDP, kemudian Tahun 2015, 21 mendapat WTP, 15 mendapat WDP sedangkan Tahun 2016 sebanyak 31 LKPD memperoleh WTP dan sisanya 5 LKPD hanya memperoleh WDP. (timmcwnews)

Related posts

Leave a Comment