Diberhentikan Sepihak, Karyawan Perkarakan KUD Batu

Sabertipikor.com, Batu, Jawa Timur – Merasa dipecat alais di-PHK secara sepihak, karyawan KUD Batu mengajukan gugatan. Ada empat karyawan yang menggugat KUD di Jalan Dipenogoro No 8 Kota Batu itu.

Menurut Ferry Fernanda Eka Setyawan, SH, MH selaku konsultan hukum SPSI Kota Batu, gugatan itu diajukan lewat Polres Batu dan Pengadilan Hubungan Industrian (PHI) Surabaya. “itu karena terjadi perselisihan hubungan industrial (PHI),” kata dia, Selasa (9/1/2018).

Dijelaskan dia bahwa satu karyawan menggugat karena dipecat secara sepihak. Sedangkan tiga karyawan lainnya menggugat dengan alasan gaji mereka di bawah upah minimum Kota (UMK) Batu.

Merasa mendapat perlakukan tidak sesuai dengan UU tenaga kerja, kata dia, mereka lewat konsultan hukum SPSI bersama Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purtomo SH melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang.

Dijelaskan Feri bahwa dari empat karyawan KUD yang masuk anggota SPSI itu di-PHK dan hak-haknya belum diberikan. Sedangkan yang tiga masih bekerja tapi gajinya tidak sesuai dengan UMK Kota Batu.

“Klien kami yang di-PHK, atas nama Umama. Usianya sudah 60 tahun lebih. Namun hak-haknya belum dipenuhi oleh pihak KUD Batu,” ungkap dia.

Bahkan, lanjut dia, gajinya tidak sesuai dengan UMK. “Mereka mendapat gaji di bawah Rp 1,5 juta per bulan,” kata Feri Fernanda SH.

Oleh karena itu, Feri selaku Konsultan Hukum SPSI bersama Ketua SPSI Purtomo SH mengaku sudah melaporkan pimpinan KUD Batu ke PHI dan ke Polres Batu. Alasannya karena pihak manager KUD tidak ada itikat baik untuk menyelesaikanya.

Makanya dari empat karyawan KUD itu masing-masing Edi Suhartono, Hari Siswanto dan Sunariyo bersama Umamah lewat SPSI sepakat untuk mencari keadilan. Sebab, mereka merasa diperlakukan tidak adil.

Lantas dia menunjukkan beberapa bukti. Diantaranya soal gaji. Menurut dia kalau mengacu UMK Kota Batu, seharusnya menerak menerima minimal Rp 2.300.000 per bulan. “Faktanya, mereka digaji di bawah Rp1,5 juta. Padahal masa kerjanya sudah mencapai 30 tahun lebih,” jelas Pengacara muda Peradi Malang ini.

Makanya Ketua SPSI Kota Batu, Purtomo SH, menyebutkan bila pihak KUD telah melakukan pelanggaran normatif. Selain gajinya karyawan yang di bawah naungan SPSI tidak sesuai UMK, mereka tidak diikutkan BPJS.

“Contohnya, Sunariyo mengalami kecelakaan pada saat perjalanan kerja dan sampai terjadi patah tulang dikakinya. KUD tidak ada upaya memberi bantuan apa-apa.Tragisnya lagi, korban malah diberi sanksi tertulis karena tidak masuk kerja. Padahal kondisi fisiknya sedang sakit,” papar Purtomo.

Berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang aturan tenaga kerja, kata dia, kalau pengusaha tidak memberi gaji sesuai UMK bisa terjerat pidana kurungan dan denda uang ratusan juta rupiah.

“Makanya selain dilaporkan ke Polres Batu, kami juga melayangkan gugatan ke Pimpinan KUD Batu H M Adriyan Sembodo terkait perselisihan PHK ini di Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Surabaya,” timpalnya.

Sementara itu, Ketua KUD Batu, Drs H Ismail Hasan MM mengklaim jika masalah tersebut tidak masuk ranah pidana. Sebab, ketiga karyawannya tersebut masih bekerja.

“Jadi statusnya masih karyawan KUD Batu. Mereka masih bekerja. Kalau masalah gajinya malah melebihi UMK,” tandasnya tanpa memerinci berapa gaji masing-masing karyawannya itu. (Ag/ris)

Related posts

Leave a Comment