GNPK Mempertanyakan Kelanjutan Korupsi TIK Probolinggo

11 views

Sabertipikor.com, SURABAYA, Jawa Timur – Empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat Teknologi
Informasi dan Telekomunikasi (TIK) Kabupaten Probolinggo, baru mengembalikan uang hasil korupsi sebesar Rp 1 miliar. Jumlah tersebut merupakan sebagian dari total nilai kerugian negara sebesar Rp 4,9 miliar.
Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus Kejati Jatim saat itu Rohmadi, mengataka  uang itu diserahkan para tersangka ke Kejati Jatim.

“Uang sebesar Rp 1 miliar itu diserahkan dan dititipkan ke kami unturekening penitipan kerugian negara,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Rohmadi waktu itu menambahkan, uang yang diserahkan tersangka tersebut sebagian dari total perkiraan nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan para tersangka. Kejati berharap para tersangka kembali menyerahkan sisa kerugian Negara. “Baru Rp 1 miliar yang dikembalikan. Kami berharap mereka mengembalikan sisanya,” tandasnya.

Jaksa asal Surabaya itu juga menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan berkas kasus tersebut ke penuntutan kendati hasil audit kerugian negara dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim belum diterima.

“Sudah diserahkan ke penuntutan. Berkas waktu itu telah diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), setelah itu di-P21 atau dikembalikan lagi ke penyidik,” jelas Rohmadi saat itu.

Penyerahan berkas kasus korupsi TIK Kabupaten Probolinggo tersebut juga diakui Kepala Seksi Penerangan Hukum.

“Berkas kasus dugaan korupsi TIK Probolinggo sudah penyerahan pertama,” katanya saat itu.

Ia menjelaskan, selama berkas dilimpahkan, jaksa akan
melakukan penelitian pada berkas kasus tersebut.

“Kalau berkasnya sudah lengkap, apakah berkas belum menyertakan hasil audit kerugian negara dari BPKP?” Muljono saat itu juga enggan menjawab

Namun, sumber di lingkungan seksi penuntutan membenarkan
bahwa berkas yang diserahkan penyidik belum ada hasil audit BPKP-nya. Menurutnya, audit BPKP bisa menyusul karena unsur perbuatan korupsinya sudah kuat, yakni adanya software palsu yang digunakan rekanan pada pengadaan TIK
itu.

“Tentu tanpa audit BPKP belum bisa di-P21,” jelas sumber itu.

Perlu diketahui, Kejati Jatim saat ini tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan alat TIK di Kabupaten Probolinggo. Proyek ini didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 senilai Rp 14,2 miliar. Penyidik Kejati Jatim menduga, ada ketidakberesan pada proses hingga realisasi proyek ini. Kejati Jatim sendiri telah menetapkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, RS, juga MN, RF dan EW sebagai tersangka dalam kasus yang diperkirakan merugikan Negara sebesar Rp 4 miliar ini. Lebih dari 100 pack software komputer yang diduga palsu sudah disita Kejati Jatim sebagai barang bukti. Barang-barang bukti tersebut disita sebelum oleh pihak dinas didistribusikan ke sekolah – sekolah di seluruh Kabupaten Probolinggo. (Sfn)

Author: 
    author

    Related Post