HEBAT !!! Kasus TIK Probolinggo yang Melibatkan M. Nori Terkesan Dipeti Eskan Hampir 5 Tahun

12 views
Foto:Mariyadi, SH ketua GNPK Jatim

Sabertipikor.com, Surabaya, Jawa Timur – Masyarakat menolak lupa tentang kasus TIK Probolinggo yang tidak ada tindak lanjut penanganannya oleh kejaksaan, wajar saja masyarakat sekarang mempertanyakan lagi kelanjutan kasus dugaan korupsi lelang pengadaan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur senilai Rp 14 Miliar.

Lantaran kasus ini sudah beku hampir 5 tahun lamanya. Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Jawa Timur merasa risih kalau kasus ini tidak segera dituntaskan oleh penegak hukum. Sejatinya kasus ini seperti apa ?

Mariyadi, SH, ketua GNPK Jawa Timur mengatakan kasus ini sudah lama tidak segera tuntas. Oleh karena itu, harus ada desakan untuk mengingatkan agar masalah ini jelas. Artinya akan banyak pertanyaan di masyarakat kalau masalah seperti ini terkesan diabaikan.

“Saya akan mempertanyakan kasus ini ke Pengadilan Tinggi (PT) di Surabaya. Bahkan ke MA Paling tidak kami sudah melakukan usaha bahwa supremasi hukum harus diutamakan. Kasus ini berkaitan dengan kasus korupsi sehingga sudah menjadi kewajiban GNPK untuk melakukan pengawalan,” kata Mariyadi, Rabu (13/09/2018).

Ia menjelaskan, sebelumnya pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) sudah menetapkan 4 tersangka pemalsuan printer merk HP dan korupsi pendidikan sebesasr Rp 14 Miliar di Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo. Salah satu tersangka merupakan mantan pejabat Dinas Pendidikan (Dindik). Empat orang tersebut antara lain berinisial MN, EW, RF dan Drs. RS.

“Kasus ini sendiri berawal dari turunnya dana dari APBN dengan PAGU sebesarĀ  Rp 14.246.298.000 dan dikerjakan pada tahun 2012 untuk 558 sekolah. Indikasi ketidakberesan lelang terdapat pada teknis lelang yang dijadikan 1 paket, HPS disusun tidak sesuai ketentuan,” urainya.

Selain itu, lanjut Mariyadi, indikasi adanya mark up dan proses evaluasi dianggap tidak transparan. CV. BN (CV Burung Nuri, di Desa Pandayangan, Robatal, Sampang-red) sebagai pemenang lelang dengan nilai Rp 12,109 milyar, ternyata diketahui tidak melakukan tugasnya. CV ini, rupanya juga hanya dicatut namanya, namun yang melaksanakan adalah pihak lain. Sedangkan pemenang lelang 2, yaitu CV F (CV Ferro, beralamat di Jalan Jetis Kulon, Wonokromo-red) adalah fiktif alias tidak pernah ikut lelang.

“Dari hasil penyidikan sementara, ada indikasi kerjasama antara panitia dengan pemenang lelang guna pemalsuan dokumen tentang penghargaan Pustekom. Selain itu, barang juga tidak sesuai spesifikasi, yaitu printer HP 10005, laptop axio maupun software tidak benar atau palsu. Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp 4 miliar,” tambahnya.

Untuk diketahui, 28 Maret 2012 lalu, Dinas Pendidikan Probolinggo mengadakan proyek lelang pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan di SD/ SLB, pengadaan sarana TIK dan pengadaan pembelajaran interaktif, untuk 558 sekolah. Namun, dalam prosesnya, lelang tersebut kisruh, lantaran menuai banyak protes dari calon peserta yang tidak diberi kesempatan mengikuti lelang.

Kasus ini pernah ditangani oleh KPP (Komisi Pelayanan Publik) Jawa Timur, karena hal ini berkaitan pelayanan publik, dimana ada dana dari pemerintah yang seharusnya dipergunakan dengan semestinya, yakni untuk pelayanan publik, dalam hal ini peningkatan mutu pendidikan. Tapi mungkin lembaga pengawasan pelayanan publik seperti KPP dan Ombudsman dianggap tidak bergigi, maka oleh pemerintah kabupaten Probolinggo keberadaan lembaga seperti itu cenderung diremehkan dan tidak dihargai. Sehingga apapun rekomendasi maupun temuan dari lembaga seperti itu cenderung diabaikan, karena saat turun ke daeradh hampir tidak ada pejabat kabupaten Probolinggo yang menghiraukan, bahkan terkesan menghindar. (red/Ris)

Author: 
    author

    Related Post