Kadis DLH Pemkot Batu, Bantah Tudingan Fee Proyek 5-10 Persen, Itu Tidak Benar

2 views
Drs. Arief As Siddiq, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Batu

 

 

Sabertipikor.com, Batu, Jawa Timur – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Batu, Drs. Arief As Siddiq membantah tudingan Fee proyek sebesar 5-10 persen.

Menurutnya, selama ini, masyarakat kerap mendengar adanya fee 5-10 persen hingga 15 persen dari nilai proyek. Namun penindakan akan permainan kotor dibalik meja penguasa itu, menjadi sesuatu barang langka.

Dengan begitu, dia jelaskan, Fee proyek sepertinya menjadi norma umum dalam setiap pengerjaan anggaran pemerintah. Namun yang patut diwaspadai, fee ini merupakan penyakit yang mampu menurunkan kualitas barang dan jasa.

” Tudingan itu sama sekali tidak benar, semua yang dikatakan rekanan itu juga tidak benar dan terkesan mengada-ngada.¬† Mana buktinya? Feenya itu diberikan ke siapa? Saya ini orang Batu, dan semua ini kita lakukan juga untuk mensejahterahkan masyarkat Batu. Semua bisa membayangkan, bagaimana kualitas bangunan atau pengadaan barang dan jasa yang dipakai, kalau ada potongan Fee 5-10 persen itu. Karena yang akan rugi adalah rakyat Batu sendiri,” kata pria asli Kota Batu ini. Sabtu (24/3/2018), saat dihubungi via telepon selulernya.

Dia tegaskan, bila setiap proyek pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa dipotong 5-10 persen untuk memberikan suap. Dirinya tidak dapat membayangkan bagaimana kualitas dan kuantitas barang yang digunakan masyarakat.

” Sepertinya menjadi norma umum dalam setiap pengerjaan anggaran pemerintah. Namun, yang patut diwaspadai adalah fee ini merupakan penyakit yang mampu menurunkan kualitas barang dan jasa terkait dengan penggunaannya. Karena nilai sudah berkurang dengan adanya pemotongan di awal, maka secara otomatis barang dan jasa yang dihasilkan juga akan ikut memburuk kwalitasnya,” tegasnya.

Maka dari itu, Pria kelahiran Kota Batu ini mendukung upaya KPK untuk terus melakukan penindakan terhadap pejabat yang terlibat dalam suap, baik kepala daerah maupun pejabat lainnya. Bahkan dia juga menghimbau kepada seluruh pengguna anggaran, agar mampu menekan tindak pidana korupsi di Kota Batu. Khususnya, pengadaan barang dan jasa. Sektor ini, menurutnya cukup rawan suap menyuap yang dibungkus fee antara penyedia dan birokrasi.

“Jangan dilihat jumlah nominal uang transaksinya saja, akan tetapi bagaimana yang didapatkan dari proyek itu. Ya, agar sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah. Sebab, yang dirugikan itu masyarakat dan rakyat Kota Batu,” tutur¬† mantan Lurah Sisir ini. (ian/ris)

 

Author: 
    author

    Related Post