Korupsi di Jawa Timur Makin Merajalela, GNPK Jatim Apresiasi kinerja KPK

12 views
Foto:Mariyadi, SH Ketua GNPK Jatim

Sabertipikor.com – Praktik korupsi semakin merajalela di Jawa Timur dengan cara suap menyuap dan rekayasa proyek manipulasi pajak, yang mana seharusnya hilang dari negeri ini.

Namun, kondisi itu masih saja terjadi bahkan cenderung meningkat seperti di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur. Hari senin kemarin KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Bupati malang, yang mana bupati Rendra Kresna telah mengakui telah dijadikan tersangka oleh KPK. Untuk itu, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi GNPK Jawa Timur menghimbau agar perilaku buruk tersebut tidak terus terjadi dan harus diadili sesuai dengan perbuatannya.

Pada Tahun 2017 lalu, KPK juga telah melakukan OTT kepada Walikota Batu Eddy Rumpoko, berikutnya juga menahan Walikota Malang Anton, sampai akhir agustus 2018 dugaan korupsi di wilayah Jawa Timur ini masih saja cukup tinggi. Antara lain, kasus korupsi di Kabupaten Nganjuk, Blitar, kasus Ketua DPRD Jember masalah Bansos di Jember yang melibatkan mantan sekda Jember Sugiarto, kemudian kasus korupsi di Kota Malang yang dilakukan oleh ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang yang dilakukan secara berjamaah.

Juga terjadi kasus korupsi di Tulungagung, Blitar, bahkan Kediri. Mulai kasus suap serta kegiatan dan proposal fiktif hingga rekayasa proyek juga kasus di Kediri serta kasus dana BOS dan Dana Desa yang juga tinggi tingkat korupsinya.

Praktik korupsi tersebut, sangat merugikan negara dan merugikan masyarakat atau lebih tepatnya memakan uang rakyat yang mencapai miliaran rupiah. Kemudian dari sekian kasus yang ada baru sedikit yang terendus oleh penegak hukum khususnya KPK.

GNPK sebagai lembaga independen dalam penegakan hukum anti korupsi yang dicanangkan oleh Presiden tanggal 09 Desember 2004, merasa berkewajiban mengeksplorasi permasalahan tersebut.

Kalau korupsi  dilakukan secara sistemik biasanya dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan golongan.

Bicara soal hukum, kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi, juga “Pengadilan Tipikor” diatur dalam Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “UU Pengadilan Tipikor”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara:

Tindak pidana korupsi dan Tindak pidana pencucian uang. Dan Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat (4) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Ris/mr)

Author: 
    author

    Related Post