KPK Kembali “Obok-obok” Eksekutif Pemkot Malang

9 views

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

Sabertipikor.com, Kota Malang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) “obok-obok” lagi (mengusut tuntas) perkara korupsi di “tubuh” eksekutif Pemkot Malang.

Proses litdik (penelitian dan penyidikan) digenjot setelah KPK mencium “aroma tak sedap”. Sebelumnya, nyaris semua anggota DPRD Kota Malang dilibas KPK.

Hanya menyisakan lima orang dari total 45 anggota Dewan. Kini seolah menjadi “giliran” jajaran eksekutif pemkot setempat.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangannya menyiratkan penyidik KPK akan menelisik lebih dalam. Siapa saja yang “patut dapat diduga” terkait dengan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam konteks pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

“Pengembangan (kasus di Pemkot Malang) memang ada,” ujar Febri melalui pesan tertulis. Selasa (9/4/2019).

Ia membenarkan adanya dugaan aliran “upeti” atau “fee” dalam pembahasan anggaran pemerintahan tersebut. Secara teknis, dalam pembahasan tersebut baik pihak eksekutif maupun legislatif sama-sama berperan.

Dalam babak baru penanganan tipikor yang mulai bergulir pada 2017 lalu, KPK sendiri telah menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono, sebagai tersangka. Sebelumnya, jajaran eksekutif lain yang juga telah diproses adalah Walikota Malang periode 2013-2018, H.M. Anton; dan Kepala DPU PBB Pemkot Malang tahun 2015, Jarot Edy Sulistyono. Keduanya didakwa telah memberi hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 kepada Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2017, Moch Arief Wicaksono.

Informasi yang beredar, KPK juga meminta keterangan kembali pada Wakil Walikota Malang periode 2013-2018 Sutiaji, yang kini Walikota Malang definitif periode 2018-2023.

Sutiaji sendiri sebelumnya juga telah menjalani serangkaian pemeriksaan, termasuk menjadi saksi dalam persidangan-persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Surabaya, di Jalan Juanda, Sidoarjo.

Meski tidak menjawab secara detil mengenai hal tersebut, Febri menegaskan penyidik KPK mengembangkan semua bukti-bukti yang ada. Termasuk juga fakta-fakta persidangan maupun temuan-temuan terkait pihak-pihak yang tahu atau memiliki andil pada pokok perkara tersebut.

“Kan ada beberapa nama yang juga muncul di sidang kemarin,” ujar Febri saat ditanya terkait posisi Walikota Sutiaji.

Dalam sidang, sejumlah pengusaha juga sempat disebut-sebut. Pasalnya, pemberian upeti tersebut terkait dengan pengaturan proyek-proyek fisik di wilayah Pemkot Malang. Hanya saja, Febri masih menunggu laporan dari tim penyidik di lapangan soal nama-nama yang akan diperiksa sebagai saksi babak ke empat kasus rasuah di Malang.

“Nanti saya pastikan, ya,” terangnya saat ditanya soal daftar saksi.

KPK juga tidak menutup kemungkinan terhadap adanya tersangka-tersangka baru. Termasuk informasi yang menyebut adanya agenda pemeriksaan terhadap 17 saksi dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemkot setempat.

“Kalau ada info lengkap akan disampaikan update-nya ya,” tutur Febri.

Walikota Sutiaji sendiri hari ini (9/4/2019) hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK di markas Polres Malang Kota. Ia hadir sekitar pukul 11.00 WIB, mengenakan kemeja batik warna cokelat dan membawa map.

Saat ini, proses hukum atas kasus tersebut telah memasuki babak keempat. Gelombang pertama pada 11 Agustus 2017, KPK secara resmi menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah M Arief Wicaksono, Jarot Edy S dan pengusaha Hendarwan Kamaruszaman.

Gelombang kedua, KPK menetapkan 19 tersangka, terdiri atas Walikota H.M. Anton dan 18 orang anggota DPRD Kota Malang, 21 Maret 2018.

Gelombang ketiga, 22 anggota DPRD Kota Malang menyusuk dicokok KPK dan ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2018.

Hal terbaru, mantan Sekda Cipto Wiyono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 2 April 2019. Informasi tersebut juga dikuatkan beredarnya foto surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin. Dik/31/DIK/02.01/23/04/2019 yang merupakan pengembangan dari Laporan Pengembangan Penyidikan (LPP) nomor LPP/02/DIK02.01/23/04/2019, bertanggal 2 April 2019. (Risma)

Author: 
    author

    Related Post