KPK Kumpulkan Wartawan Se-Malang Raya, Ajak Berantas Korupsi

14 views

Foto:Wahyudi, Anggota Dewan Pers yang juga narasumber, saat memaparkan materi dalam workshop “Jurnalistik Investigasi”

Sabertipikor.com Malang Jawa Timur – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan wartawan di Malang Raya yang dikemas lewat workshop di Hotel Santika Malang, Kamis (5/10/17). Mereka diajak untuk ikut memerangi korupsi yang susah diberantas selama ini.

Menurut Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, Sabtu (7/10/17), wartawan memiliki peran cukup besar dalam memberantas korupsi. Untuk itu, kata dia, wartawan perlu memahami modus-modus korupsi yang dipakai para koruptor.

Dalam workshop tersebut dihadirkan tiga pemateri. Di antaranya Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi dan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Arif Zulkifli serta Penyidik KPK, Budi Agung Nugroho.

Imam Wahyudi, menekankan agar wartawan profesional dan independent dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Wartawan, kata dia, tidak boleh netral, tapi harus independent dan profesional.

“Kalau netral itu tidak punya sikap. Sedangkan independent punya sikap keberpihakan. Keberpihakan itu tentu harus profesional. Yakni berpihak pada rakyat atau masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu dirinya menyarankan agar memakai mata, telinga dan hati saat menjalankan tugas jurnalistik. Sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Sementara Arif Zulkifli, Pimred majalah Tempo lebih mengarahkan wartawan pada proses investigasi di lapangan untuk ikut memberantas korupsi. Tujuannya itu akan memberikan informasi pada masyarakat agar lebih bermakna dan mendalam.

Untuk itu dia memaparkan bagaimana teknik dan kiat melakukan investigasi. Termasuk proses pelaporannya dalam bentuk karya jurnalistik tentunya.

Sedangkan Penyidik KPK, Budi Agung Nugroho menguraikan modus-modus korupsi yang dilakukan para koruptor selama ini. Bahkan, ia juga mengungkap bila praktek korupsi itu bisa dideteksi sejak pembahasan program pembangunan strategis.

“Oleh karena itu wartawan perlu memahami bagaimana dokumen pokok penganggaran daerah itu dibuat. Mulai dari RPJMD-RKPD, KUA, PPAS hingga RKA-SKPD dan evaluasinya,” papar dia.

Jika semua itu dipahami, sambung dia, maka para wartawan akan dengan mudah mengendus modus-modus korupsi.

“Dengan begitu bisa dicegah sedini mungkin,” tandasnya. (*)

Author: 
    author

    Related Post