Lika-liku Perjalanan Tanah Waris Soeradji EV 11404 di Gubeng Surabaya

Mariyadi, SH, MH.

*Sebuah catatan dari Mariyadi*

Sabertipikor.com, Surabaya – Kasus sengketa tanah yang diklaim milik Pemkot Surabaya, yang di mana saat ini berdiri lahan bangunan kantor PDAM Surya Sembada memang menarik untuk dikupas. Hal itu perlu dikupas, lantaran ada hal-hal yang mustahil bin mustahal kata (Pelawak Alm Asmuni Srimulat).

Yang paling krusial sebenarnya adalah bagaimana PT SG tiba-tiba memperoleh sertifikat HGB pada tahun 1983 yang berakhir tahun 2003. Nah, kita urut kembali kejanggalan – kejanggalannya.

Pihak ahli waris yang sah, punya dasar yang kuat sebagai pemilik lahan itu berdasarkan Mahkamah Agung No. 340/K/SIP/1981 tanggal 26 November 1981. Namun, karena beberapa sebab eksekusi pengosongan lahan itu gagal terlaksana.

Nah, ajaibnya PT. SG mendapatkan HGB pada Bulan Juli 1983, yang seharusnya pada saat itu HGB tidak bisa keluar, karena dalam kurun waktu 1978 sampai dengan 1987 status tanah tersebut masih dalam sengketa ahli waris. Yang bersengketa ahli waris dan sudah inkracht, tahun 1981, dan pada tahun 1983 PT SG yang mendapatkan Sertifikat HGB Nomor. 9066685 dengan Nomor surat ukur 4240 tertanggal 16 – 6 – 1983 seluas 21.297m.

PDAM membeli tanah ke PT. SINAR GALAXY pada 23 November 1987, di mana eksekusi seharusnya dilaksanakan sebelumnya, yaitu pada tanggal 18 Juli 1987.

Salinan Putusan/ Berkas Perkara pada tanggal 20 Januari 2002 dinyatakan hilang oleh PN Surabaya. Namun, PN Surabaya melampirkan Surat No. W.10.D.04.03.01.2245 tanggal 05 Mei 2000 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah di Jl. Gubeng Masjid adalah peninggalan Bapak Soeradji. Dan keterangan sebelumnya yang menyatakan bahwa salah objek pada saat eksekusi hanyalah berdasarkan keterangan “pihak ketiga” yang sengaja diciptakan oleh “SILUMAN”.

Sebelum mengadakan eksekusi yang pertama, pada tanggal 19 Juni 1987 Ketua PN Surabaya mengirim surat kepada Kepala Bidang Pengenaan Pajak Dirjen Pajak dan Keuangan Surabaya bahwa, tanah di Jalan Gubeng Masjid No 4 sama dengan Jl. Dharmahusada 2-4. Tetapi eksekusi tetap dibatalkan dengan alasan salah alamat.

Nah, runtutan fakta HGB itu atas SK Mendagri 14-4-1983 No. SK.188/HGB/DA/83 asal persil pemberian hak yang dimulai 11-5-2003 dan berakhir 10-5-2003, berdasar surat ukur sementara 16-6-1983.

Luas tanah 21,297 2 yang batas-batasnya ditunjukkan oleh Bambang Wijanto Direktur PT SG penerima hak HGB. Aneh kan? Padahal Alm. Soeradji atau ahli warisnya tidak pernah menjual atau menyerahkan tanah tersebut Ke PT SG.

Kemudian, terjadilah peralihan hak (jual beli) antara PT SG dan PDAM Surabaya dengan Akta Penjabat Drs Soegeng Wisnu Adji Camat Tambaksari tanggal 23-11-1987 No 594.4 /027/411.925/1987. Kemudian ijin peralihan hak dari Mendagri, Dirjen Agraria tgl 24-10-1983 NO.593.82/6390/Agr. Dan surat Gubernur Jawa Timur c.q Kepada Direktorat Agraria tgl 5-10-1987 No. 593/18642.4/320/1987.

Peralihan hak ini PDAM Surabaya diwajibkan membayar ke kas negara seluruhnya sebesar Rp 531.448.433. Timbul tanda tanya bagaimana PT SG memperoleh sertifikat HGB? Tunggu ulasan episode berita berikutnya (*)

Related posts

Leave a Comment