Mariyadi SH MH: Warga Diharap Melapor ke Pos Pantau Provinsi Jatim, Jika Menemukan Indikasi Korupsi dan Pungli Dana Covid-19

5 views

Mariyadi, SH, MH dan Rizky Yudhapradana, SH, DPP GNPK Jatim Tim Sos Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam.

Sabertipikor.com, Surabaya – Mariyadi, SH, MH, Ketua DPP GN-PK Jatim, Tim Sos Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam untuk Wilayah Jatim, sesuai petunjuk dan atas instruksi Ketua DPN GNPK Bpk H Adi Warman SH MH MBA yang menjabat sebagai Pok Pemberantasan Pungli Kemenkopolhukam, dan Bpk Irjen Pol DR Drs WIDIYANTO POESOKO SH Msi Sekr Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam. Secara resmi pada Selasa (5/5/2020) membuka Pos Pantau Provinsi Jatim

Dana Covid-19, di kantor DPP GNPK Jatim Jl Raya Sutorejo Prima 19 Surabaya.

“Dengan adanya pos pantau ini saya harapkan warga masyarakat jangan takut melaporkan bila ditemukan adanya penyalahgunaan dana covid-19 itu
dikorupsi oleh Koruptor dan pungli oleh Punglor (Pelaku Pungli) yang baru di istilahkan oleh Mariyadi. Dana yang digelontorkan itu sangat besar sekitar Rp 500 Triliun lebih se Indonesia, jadi dana segar
ini pasti diincar para Koruptor dan `punglor`,” demikian Mariyadi yang lebih suka menyebut
koruptor dan pelaku pungli dengan sebutan Punglor.

Menurut Mariyadi, dana bencana alam saja dikorupsi apalagi ini dana segar. Dan dia berharap seluruh teman GNPK serta warga masyarakat secara jeli juga mengamati penyaluran dana tersebut, bahwa dana itu rawan dikorupsi. Karena petunjuk teknis tidak
detail, hanya secara umum saja.

“Karena itu saya mengajak warga masyarakat untuk melapor, ada bukti walaupun tidak ada kami akan investigasi, dan tindak lanjuti” tegasnya.

Ia juga menjamin bahwa kalau sudah dilaporkan dan terbukti masyarakat tidak usah khawatir kalau kasusnya mandek, dan nama pelapor akan kita rahasiakan.

Korupsi dana kemanusiaan selain besar dananya juga menuntut para pelaksananya punya moral yang lebih.

“Saya pastikan pasti ada korupsi dan pungli soal dana Covid-19 ini,” seraya menambahkan sudah ada
laporan yang masuk untuk segera diinvestigasi.

Selain itu GNPK yang sudah ada MoU dengan Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam pada tanggal 09 desember 2019, juga mengawasi serta mencermati soal dana desa yang digunakan untuk kepentingan Covid-19
ini, menurutnya dua sumber dana ini sangat mungkin dikorupsi.

Sebagai ilustrasi ia menyebut bahwa sudah ada hampir 400 kepala desa atau lurah yang terjerat kasus hukum dan masuk bui karena penyalahgunaan dana desa.

Karena itu ia juga menginstruksikan kepada seluruh anggota DPP GNPK/DPD GNPK Se-
Jawa Timur untuk mengawasi penggunaan dana Covid-19 dan dana desa untuk Bansos
akibat dampak dari Covid-19.

“Tujuannya jelas yaitu supaya dana itu sampai ke tangan masyarakat yang kurang mampu dan tidak terjadi tindak pidana korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat bisa ikut mengawasi dan menghubungi kantor DPP GNPK Jawa timur,” pungkasnya. (riz)

Author: 
    author

    Related Post