MCW: Refleksi HUT, Pemkot Batu Perlu Dievaluasi

7 views
Foto:Atha Nursasi (kiri) bersama Bayu Agung Prasetya (kanan) saat diwawancarai awak media usai konferensi pers.

Sabertipikor.com, Kota Batu – Menyoal perayaan HUT Kota Batu ke-17 tahun 2018, tidak bisa dilepaskan dari berbagai catatan kinerja Pemerintah Batu selama satu tahun berjalan.

“Oleh karenanya evaluasi atas kinerja Pemkot Batu menjadi penting dilakukan sebagai bentuk dorongan terhadap perbaikan dan perubahan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan akuntabel dan bersih dari korupsi,” kata Bayu Agung Prasetya, Senin (29/10/2018) saat konferensi pers MCW di Warung Pagi Jl. Munif (Sebelah Alun-alun Kota Batu).

Bayu juga mengungkapkan ada hal penting yang perlu diketahui oleh publik. Bahwa, selain diskon wisata dan hotel itu diberikan sebagai konpensasi atas penyelenggaraan hiburan dan wisata di Kota Batu, pemberian diskon itu juga menjadi salah satu alasan bagi pelaku usaha untuk mengajukan permohonan revisi, pengurangan nilai piutang dan atau sebagai pembelaan manakala terjadi sengketa perpajakan.

“Jika berkaca pada kasus sebelumnya seperti yang terjadi pada JTP group yang bermasalah dengan piutang pajak hiburan, baik yang masih tercatat sebagai piutang hingga akhir 2017 sebesar 26.3 Milliyar ataupun yang dalam audit BPK ditemukan indikasi kerugian negara akibat permohonan Revisi laporan piutang Pajak JTP 1 sebesar 2.2 milliyar,” ungkapnya.

Maka, masih kata Bayu, sebuah anekdot bahwa, cerita mengenai pemberian diskon wisata dan hotel secara cuma-cuma tanpa ada kepentingan lain adalah sebuah lelucon belaka.

“Justru perayaan itu dianggap sebagai peluang besar bagi kelompok usaha untuk terus mempromosikan berbagai produk wisata dan hiburannya yang semata-mata untuk meraup keuntungan lebih dari biaya yang sediakan untuk perayaan diskon tersebut,” bebernya.

Berikut adalah beberapa catatan MCW atas satu tahun berjalannya pemerintahan dibawa kepemimpinan WaliKota Batu:

a).Pembangunan yang ekploitatif.
b).Pengelolaan anggaran buruk.
c).Buruknya pengelolaan perizinan.
e).Pelayanan kesehatan buruk, Anggaran kesehatan hanya 4%.
f).Mempertanyakan Motif Penyediaan Diskon Wisata dan Hotel.
g).Apa motif dibalik pembatasan izin perhotelan.

Dengan demikian, Kepala Divisi Korupsi Politik MCW, Atha Nursasi menambahkan, maka, dapat disimpulkan bahwa kultur pemerintahan Kota Batu masih saja seperti rezim sebelumnya.

“Pemerintahan yang tertutup dan rendah akutanbilitas,” tandas Atha.

Berangkat dari hal itu maka MCW merekomendasikan beberapa hal diantaranya yakni;

1.Bahwa pemerintah Kota batu Segera menghentikan rencana Revisi Perda RTRW dan berbagai kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan dan menggerus lahan pertanian Kota Batu.

2.bahwa pemerintah Kota Batu segera melakukan upaya reparasi terhadap sistem dan kultur birokrasi yang dinilai tidak transparan dan akuntabel yang berpotensi maraknya praktik korupsi.

3.Mendesak kepada pemerintah Kota Batu bersama DPRD untuk segera menyelesaikan persoalan pajak dan retribusi daerah yang terhutang oleh industry wisata hiburan sebagai upaya mendorong peningkatan PAD Kota Batu sekaligus memangkas kuatnya intervensi pelaku usaha dalam eksploitasi sumberdaya Publik. (Risma/tim)

 

Author: 
    author

    Related Post