MCW Rilis Pernyataan Sikap, “PARADOKS PENGHARGAAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA PEDULI HAM”

M. Fahrudin, A (Koordinator Malang Corruption Watch)

Sabertipikor.com, Malang, Jawa Timur – Kota Malang kembali meraih penghargaan sebagai kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM), untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, oleh KEMENKUMHAM RI. Hal ini banyak menuai kritik dari beberapa pihak, salah satunya dilontarkan Malang Corruption Watch (MCW).

Menurut, M. Fahrudin A (Koordinator Malang Corruption Watch), mengatakan bahwa, penghargaan tersebut jelas menggelitik sekaligus memunculkan tanda tanya besar dibenak publik, terutama publik yang selama ini tinggal di Kota Malang.

Pasalnya, penghargaan sebagai kota peduli HAM tersebut, diberikan ditengah sejumlah persoalan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat di Kota Malang.

“Setidaknya terdapat sejumlah persoalan dimana pemerintah Kota Malang, tidak mampu hadir untuk terlibat aktif dalam penyelesaian dan perlindungan HAM yang kesemuanya bermuara pada persoalan dan pelanggaran HAM,” ungkap Fahrudin selaku koordinator MCW, Senin (11/12/2017).

Beberapa hal diantaranya adalah, Pertama, tidak hadirnya pemerintah Kota Malang dalam memberikan perlindungan terhadap 77 mantan buruh PT Indonesia Tobacco yang dilanggar haknya oleh perusahaan. Kedua, pemerintah Kota Malang absen dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak pembangunan TOL Malang-Pandaan di Kecamatan Kedungkandang, hingga hari ini mereka masih terlunta-lunta menunggu kepastian terhadap proses ganti kerugian.
Ketiga, tidak ada perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan menara telekomunikasi, bahkan atas ketidakhadiran pemerintah kota malang tersebut berakibat pada pergesekan antar sesama warga.
Keempat, perlindungan terhadap pedagang di pasar merjosari (sebelum dan setelah digusur), dan pasar Blimbing yang hingga hari ini tidak kunjung tuntas.
Kelima, buruknya pengelolaan infrastruktur dan sarana transportasi umum yang berdampak pada kemacetan dan gesekan antar sesama warga yang menggantungkan mata penceharian dari penyediaan jasa transportasi. Dan Keenam, adanya sejumlah dugaan kasus korupsi yang melibatkan oknum internal Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Malang (dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang, dugaan korupsi Jacking System/Drainase jalan bondowoso, dugaan korupsi pengandaan buku kurikulum 2013, dugaan korupsi pembangunan dan penganggaran jembatan kedungkandang, dugaan korupsi suap perubahan APBD 2015/1%, dan sejumlah dugaan korupsi lainnya), korupsi telah melanggar HAM.

Selain itu, lanjut Fahrudin, masih terdapat banyak kasus lain yang belum dapat diselesaikan dan bahkan pemerintah Kota Malang justru menjadi pemicu atas sejumlah persolan yang ada.

“Seperti penghargaan oleh Kemenkumham kepada pemerintah Kota Malang berkaitan dengan “Kota Peduli HAM” didasarkan oleh beberapa kriteria (baca: Permenkumham No. 34 tahun 2016) diantaranya: Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak peremuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Yang dinilai berdasarkan struktur, proses dan hasil,” beber Fahrudin.

Maka, berdasarkan catatan Malang Corruption Watch, Kota Malang masih mempunyai pekerjaan rumah yang begitu banyak terhadap pemenuhan hak atas pelayanan dasar dan pelayanan publik. Diantaranya yakni,

1.Hak Atas Kesehatan
Penyelenggaran kesehatan di Kota Malang hingga hari ini didasarkan pada perda No 12 tahun 2013, perda tersebut tidak relevan lagi mengingat terdapat sejumlah kebutuhan yang belum diatur, apalagi pasca pengimplementasian Jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS pada tahun 2014. Anggaran kesehatan di Dinas kesehatan dan RSUD Kota Malang juga belum mencapai minimal 10% diluar gaji sesuai dengan mandat UU Kesehatan. Tenaga dan Infrastruktur belum memadai yang berimpilkasi terhadap tidak optimalnya pelayanan kesehatan (tidak ada akses untuk disabelitas). Ada juga temuan bahwa anggaran untuk mengurangi persoalan Gizi Buruk lebih kecil daripada anggaran untuk publikasi (mengarah pada politik pencitraan).

2.Hak Atas Pendidikan
Pasca pengambil alihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK oleh Provinsi, pemerintah kota malang tidak lagi mempunyai kewajiban untuk memberikan alokasi anggaran kepada SMA/SMK. Sehingga Anggaran tersebut dapat dimaksimalkan untuk penguatan pendidikan dasar baik peningkatan infrasturktur dan kualitas pendidikan (SDM guru). Faktanya di kota malang anggaran pendidikan di dinas pendidikan masih belum mencapai minimal 20% diluar gaji, dan hal tersebut menjadi salah satu penyebab masih jamak terjadi pengutan liar di pendidikan dasar (SD dan SMP). Selain itu infrastruktur antara SD, SMP dan SMA tidak seimbang jumlahnya. Jumlah SD lebih banyak dari pada SMP dan jumlah SMP lebih banyak daripada SMA. Hal tersebut dapat menjadi penyebab angka putus sekolah, terutama karena tidak adanya akses terhadap pendidikan lanjutan yang dijamin oleh pemerintah daerah.

3.Hak atas kependudukan
Korupsi E-KTP telah berdampak pada terlambatnya distribusi kartu E-KTP, yang tentu itu juga dirasakan oleh publik kota malang.

4.Hak perempuan dan anak
Pemerintah daerah kota malang selama ini juga belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Exp Setrum terhadap anak sekolah dll (Ket. WCC)

5.Hak Atas Pekerjaan
Persoalan mantan 77 buruh PT Indonesia Tobacco menandai bahwa pemerintah Kota Malang tidak mampu memberikan perlidungan kepada buruh. Selain itu hari ini penyediaan lapangan pekerjaan di kota malang juga masih minim. Belum ada bangunan konsep dari pemerintah kota malang untuk mendorong agar warga malang mempunyai jaminan atas pekerjaan (terutama dalam konteks berwirausaha).

6.Hak atas perumahan
Kota malang masih dihadapkan pada persoalan rumah kumuh, banyak kawasan kumuh di kota malang yang belum tertangani, dari data yang dihimpun dari pemkot didapati terdapat lebih dari 602 hektar wilayah pemukiman kumuh yang belum tertangani.  Selain itu program rumah tidak layak huni (RTLH) juga rawan di korupsi.
anggaran RTLH tidak sepenuhnya sampai kepada warga.

7.Hak atas lingkungan yang berkelanjutan
Persoalan lingkungan menjadi salah satu persolan besar yang dihadapi di kota malang. Banyaknya ruang terbuka hijau (RTH) yang berganti pusat bisnis dan jasa (Hotel dan Mal) yang sekaligus mengurangi jumlah RTH publik di kota malang. Kota Malang hingga hari ini hanya memiliki tidak lebih dari 4% RTH Publik (data Walhi), sedangkan mandat Undang-undang RTH Publik harus minimal 20 % dari total seluruh wilayah.
Dari sejumlah data diatas, maka patut kita renungkan dan kita pertanyakan, apakah pantas dan layak Kota Malang diberikan penghargaan sebagai “kota peduli HAM” dengan sejumlah permasalahan dan pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai?
Dilain sisi, kriteria yang dijadikan sebagai dasar penilaian oleh kemenkumham juga patut dipertanyakan, menilai kota peduli HAM dengan beberapa indicator yang tidak terlalu jelas bahkan tidak bisa menggambarkan secara penuh sebagai manifestasi dari perlindungan Hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi.

Menyoal soal tersebut, maka dari itu, Malang Corruption Watch bersama dengan LBH POS Malang menyatakan sikap atas penghargaan tersebut, yakni;

1.Menolak atas pemberian penghargaan Kota Malang sebagai “Kota Peduli HAM” oleh KEMENKUMHAM karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

2.Meminta kepada KEMENKUMHAM untuk tidak hanya memberikan penghargaan kepada daerah-daerah dengan predikat “Kota Peduli HAM” tapi KEMENKUMHAM harus melakukan pendampingan dan pengarahan agar pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap HAM.

3.Meminta kepada pemerintah Kota Malang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Kota Malang.

4.Meminta kota malang melakukan instropeksi besar-besaran dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM.

5.Meminta kepada pemerintah kota malang membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap HAM.(Ris)

Related posts

Leave a Comment