MCW: Tolak Pengadaan Kendaraan Pimpinan DPRD Kota Malang

MCW bersama warga Kota Malang saat melakukan orasi di depan Balaikota Malang

Sabertipikor.com, Kota Malang – Penetapan tersangka oleh KPK terhadap 41 eks-anggota DPRD Kota Malang memberikan peringatan luar biasa kepada publik. Namun, pada awal tahun 2019 kejadian serupa yang mengecewakan publik Kota Malang kembali terulang. Wujudnya, adanya anggaran yang cukup fantastis dalam pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD setempat.

Malang Corruption Watch (MCW) bersama dengan masyarakat Kota Malang menolak pengadaan kendaraan untuk pimpinan DPRD setempat sebesar Rp 5,8 miliar. Penolakan tersebut didasarkan pada beberapa hal.

“MCW menilai sejauh ini peran DPRD Kota Malang tidak berjalan secara optimal dalam menjalankan fungsinya (legislasi, budgeting, dan pengawasan). Keberadaan DPRD hasil PAW ini seharusnya mampu memberikan pelayanan kepada rakyat secara maksimal. Pengadaan mobil dinas tersebut pemborosan anggaran APBD,” kata Wakil Koordinator MCW, Atha Nursasi, di sela-sela orasinya di depan Balaikota Malang, Rabu (11/2/2019).

Atha Nursasi yang juga Kepala Divisi Korupsi Politik MCW menambahkan, kendaraan dinas pimpinan DPRD hari ini masih layak untuk digunakan dalam menjalankan aktivitas sebagai pimpinan dewan. Sehingga pengadaan pada tahun 2019 seharusnya tidak dilakukan.

“Hal itu karena banyak kebutuhan dasar masyarakat Kota Malang yang belum terfasilitasi melalui APBD tahun 2019. Misal, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, pengadaan kendaraan dinas tersebut telah menciderai kepentingan publik Kota Malang,” tandasnya.

Di tempat yang sama M. Fahrudin, Koordinator MCW, juga mengatakan anggaran pengadaan mobil dinas DPRD Kota Malang sebesar Rp 5,8 miliar itu hanya sekadar mengalihkan porsi-porsi anggaran pelayanan publik.

“Hal itu juga menunjukkan bahwa DPRD Kota Malang tidak berupaya untuk mewujudkan good government, efektivitas dan efisiensi. Asas efektivitas dan efisiensi dalam konteks APBD Kota Malang seolah-olah berlaku untuk pelayanan publik, di mana anggaran pengadaan pelayanan publik mendapatkan porsi yang sedikit,” tandasnya.

Menyikapi hal tersebut MCW bersama masyarakat Kota Malang mendesak:

1. DPRD Kota Malang segera membatalkan pengadaan mobil pimpinan dewan dan mengalihkan anggaran tersebut untuk semata-mata kepentingan masyarakat Kota Malang melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2019 mendatang.

2. DPRD Kota Malang harus fokus melakukan optimalisasi terhadap peran dan fungsinya (legislasi, budgeting, dan pengawasan) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. DPRD Kota Malang wajib menyampaikan laporan kinerjanya kepada publik secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik (APBD).

4. DPRD Kota Malang harus mengedepankan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam melakukan penganggaran. (Risma)

Related posts

Leave a Comment