Pemkot dan Polres Batu MoU Pengawasan Dana Desa

Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto, SIK., M.Si dan Walikota Batu Dewanti Rumpoko usai penandatanganan nota kesepahaman, di Gedung Graha Pancasila Balaikota Among Tani Pemerintah Kota Batu, Selasa (8/5/2018) sore.

 

Sabertipikor.com, Batu, Jawa Timur – Pemkot dan Polres Batu melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa.

Penandatanganan dilakukan antara Walikota Batu Dewanti Rumpoko dengan Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto, SIK., M.Si di gedung Graha Pancasila Balaikota Among Tani Pemerintah Kota Batu, Selasa (8/5/2018) sore.

Saat sesi foto bersama usai penyerahan tiga kunci mobil dinas untuk Kapolres Batu, Dandim 0818 dan Kejaksaan Negeri Kota Batu.

Walikota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan, kerja sama dilakukan sebagai upaya dalam pengawasan, pengawalan dan memperbaiki sistem pengelolaan Dana Desa yang jumlahnya sangat besar.

Kerja sama ini, lanjutnya perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak penyelewengan, sehingga dana desa ini bisa dimanfaatkan dengan tepat.

Walikota Batu Dewanti Rumpoko saat diwawancarai para awak media usai kegiatan di Gedung Graha Pancasila Balaikota Among Tani Pemerintah Kota Batu, Selasa (8/5/2018) sore.

“Dana desa yang diterima Kota Batu tahun 2017 mencapai Rp 18 miliar, sedangkan tahun 2018 naik Rp 21,3 miliar. Artinya ada penambahan anggaran sejumlah Rp 3,3 miliar. Kita jaga bersama agar pembangunan melalui pinggir bisa berjalan sesuai dengan program,” ujar Bude.

Walikota Batu menegaskan, dalam penanganan masalah agar tidak terjadi suap menyuap hanya untuk menutupi kasus yang sedang terjadi. “Karena kepala desa akan bertemu masalah yang kedua,” pesan Dewanti.

Dewanti juga menyarankan agar para kepala desa mempublikasikan anggaran desa sebagai bagian keterbukaan informasi publik yang bisa mengurangi munculnya masalah.

“Jaga kepercayaan rakyat yang dulu telah memilih. Fokus pada niat membangun,” tutur istri Eddy Rumpoko ini.

Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto, SIK., M.Si saat diwawancarai para awak media usai kegiatan di Gedung Graha Pancasila Balaikota Among Tani Pemerintah Kota Batu, Selasa (8/5/2018) sore.

Sementara itu, Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama Polri dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. Dalam melakukan pencegahan dan pengawalan ini, nantinya yang akan menjadi garda terdepan dari kepolisian adalah Bhabinkamtibmas yang akan melihat pelaksanaan Dana Desa.

“Saya khusus pesankan kepada Bhabinkamtibmas agar MoU ini jangan untuk menakut – nakuti, justru kita harus ikut bersama sama membangun desa. Kalau ada indikasi penyimpangan, harus dicegah dulu. Penegakan hukum pilihan terakhir,” tegasnya.

Karena lanjut Buher sapaan akrab Kapolres Batu, “bukan semata-mata mengedepankan penegakan hukum tetapi kita mengedepankan upaya secara preventif kalau seandainya masih ditemukan kita akan memberikan peringatan kepala desa. Peringatan pertama secara lisan kedua secara tertulis yang  ketiga baru kita akan komunikasikan kepada Bu Walikota apakah ini akan diproses secara hukum,” paparnya.

Maka ia tegaskan bahwa kehadiran polisi untuk membantu dan mengawasi bersama-sama.

“Jadi kehadiran polisi di sini untuk membantu dan mengawasi bersama-sama. Dan apabila ada Kapolsek, Bhabinkamtibmas ataupun kepolisian dari Polres Batu yang mencoba mengintimidasi, intervensi bahkan mungkin mencoba untuk ada mengambil sedikit hak di dalam ADD itu, segera laporkan ke saya kami akan segera proses dan tindak lanjuti anggota tersebut,” tegas Buher.

Kapolres juga menambahkan agar para kepala desa secara transparan terhadap anggaran yang mereka terima dan akuntabel bisa dipertanggung jawabkan terhadap anggaran tersebut.

“Intinya mungkin sebagian orang belum tahu untuk mendapatkan ALOKASI ADD ini, apa saja sasaranya setiap daerah kan berbeda, tergantung karakteristik wilayah masing-masing. Makanya kami akan bersama camat, kejaksaan memberikan sosialisasi secara inten dan akan door to door kepada kepala desa. Dengan harapan harus secara transparan terhadap anggaran yang mereka terima dan akuntabel bisa dipertanggung jawabkan terhadap anggaran tersebut, terhadap apa saja program-program yang penah pakai harus secara terbuka,” tutur orang nomor satu dijajaran kepolisian Polres Batu ini. (Risma)

 

Related posts

Leave a Comment