Potensi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Batu Senilai 6,4 Miliar

Suasana saat rapat laporan akhir potensi pendapatan retribusi parkir di  jalan umum Kota Batu.

Sabertipikor.com, Kota Batu – Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Drs. Susetya Herawan, MSi menerima laporan akhir hasil survei Tim CV Nabila melalui ahli ekonomi Wahyudi dan Bayu, di Kantor Dinas Perhubungan Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu, Jumat (6/12/2019) sore.

Rapat dalam agenda penyampaian laporan akhir dihadiri oleh Kabid, Kasi dan anggota Dishub yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsinya di bidang parkir.

Dijelaskan, Wahyudi, setelah tim melaksanakan survei selama satu bulan di duapuluh empat titik lokasi, meliputi empat titik parkiran pasar, enam titik parkiran Alun – Alun dan empatbelas titik parkiran tempat niaga.

“Potensi pendapatan retribusi parkir ditepi jalan umum kita asumsikan bisa mencapai senilai 6,4 Miliar pertahun. Kesimpulan itu kita ambil berdasarkan hitungan intensitas keluar masuknya kendaraan bermotor maupun mobil di Satuan Ruang Parkir (SRP) saat Weekday, Weekend dan Long Weekend, dengan tarif resmi Rp 2.000,00 untuk parkir sepeda motor, Rp 3.000,00 parkir mobil dan Rp10.000,00 parkir Bus,” urainya.

Menambahkan keterangan, Bayu melapor sehubungan Questioner yang diajukan kepada tujuhbelas juru parkir. Pertanyaan merupakan bentuk penelusuran dan pendekatan kepada Jukir yang memiliki beragam karakteristik.

“Gunanya, mengetahui tingkat kebutuhan, pendapatan serta keinginan para juru parkir Kota Batu. Hasil itu dipakai sebagai pijakan menentukan strategi optimalisasi pencapaian potensi retribusi parkir ditepi jalan umum,” jelas Bayu.

Dengan demikian, masih Kata Bayu, optimalisasi bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya penetapan tarif parkir, parkir berlangganan, standar penyusunan prosedur (SOP) atau pengelolaan parkir dengan sikap akuntabel,” paparnya.

Usai rapat, Kadishub menyatakan, pembahasan dan survei tentang potensi penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum mutlak diperlukan.

“Sebagai dasar kami menentukan arah kebijakan dan menggenjot penerimaan retribusi parkir agar semaximal mungkin mampu memenuhi target yang dibebankan,” ujarnya.

Ia pun menerangkan, bahwasanya aplikasi penting adalah penertiban semua hal yang bisa mengoptimalisasi pendapatan dengan memiliki Perda parkir yang mencakup hal krusial. Yaitu pengaturan Jukir, kewajiban, larangan dan sanksi.

“Jadi, pemerintah itu akan berwibawa manakala ada regulasi yang jelas dan tegas, memiliki kewenangan mengatur dan memaksa. Mudah – mudahan pembahasan terkait Perda Parkir ini segera terealisasi,” imbuh Drs. Herawan. (Risma)

Related posts

Leave a Comment