Proses Penyaluran Beras Warga Sejahtera Diduga Menyalahi Aturan Hukum

Foto: Ketua DPD GNPK Kabupaten Jember, Rizky Putra Yudhapradana, SH (kiri) bersama Doddy Hidayat, SE (kanan) saat menerima laporan dari masyarakat 

Sabertipikor.com, Jember – Proses pendistribusian bantuan beras untuk Warga Sejahtera (Rastra) atau yang dahulu disebut Raskin dengan sistem pemerataan kepada seluruh warga itu diduga melanggar ketentuan dan tidak diperbolehkan secara hukum.

Jika hal itu tetap dilakukan dalam proses pendistribusian Rastra, perbuatan tersebut masuk dalam kategori penyimpangan yang bisa mengarah pada tindak pidana korupsi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPD GNPK) Kabupaten Jember, Rizky Putra Yudhapradana, SH menegaskan, dengan alasan apapun pendistribusian rastra memakai sistem pemerataan tidak benar.

“Semua desa tidak boleh membagi rata rastra, dengan alasan apapun, karena itu masuk penyimpangan. Bantuan beras bersubsidi untuk warga kurang mampu tersebut harus didistribusikan sesuai dengan daftar penerima manfaat (DPM) sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi harus diberikan sesuai RTSM (rumah tangga sasaran miskin), di luar itu jelas tidak boleh,” tegasnya.

Untuk itu ia jelaskan, jika ada perubahan DPM, dengan alasan seperti meninggal dunia, pindah domisili atau sudah tidak layak jadi penerima karena status sosial sudah masuk kategori mampu. Maka, perubahannya tetap harus melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan, yaitu melalui musyawarah desa.

“Sistem pemerataan dalam pendistribusian rastra kerap dijadikan jalan pintas oleh sejumlah pemerintah desa, guna meredam gejolak dan kecemburuan sosial akibat bantuan yang tidak merata,” ujar ketua DPD Jember ini, Minggu (21/10/2018).

“Lantas bagaimana dengan kasus pembagian Rastra yang tidak merata namun tidak tepat sasaran?” tanya Rizky penuh selidik.

Kendati demikian DPD GNPK Jember menerima beberapa laporan terkait adanya rastra yang tidak merata, Namun tidak tepat pada sasaran.

Berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke DPD GNPK Jember, masih banyak masyarakat miskin yang tidak terima Rastra. Sebagai contoh di Daerah Ambulu dan Daerah Balung Kabupaten Jember.

Hasil investigasi awal yang dilakukan oleh Tim Investigator DPD GNPK Kabupaten  Jember, Dody Hidayat, SE yang secara langsung turun ke lapangan, didapatkan fakta bahwa masih banyak masyarakat yang seharusnya masuk kategori untuk menerima rastra, namun sudah hampir dua (2) tahun ini tidak menerima rastra.

“Baru ada sekitar 25 orang di daerah Balung yang melaporkan tidak menerima rastra, padahal seharusnya mereka masuk kategori layak menerima rastra,” ungkap Dody Hidayat.

Dari hasil laporan investigasi awal tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh DPD GNPK Kabupaten Jember yang langsung mengunjungi lokasi para pelapor yang  dipimpin langsung oleh Ketua DPD GNPK Kabupaten Jember, Rizky Putra Yudhapradana, SH bersama dua (2) orang investigator DPD GNPK Kabupaten Jember yakni, Dody Hidayat bersama Febriyan Andi Krisna.

“Kami sudah kumpulkan semua warga yang melaporkan hal ini, ternyata sudah dua tahun mereka tidak menerima rastra sama sekali. Hal ini akan kami tindak lanjuti dengan serius,” tegas Rizky Putra Yudhapradana, SH yang akrab disebut RPY ini.

Untuk itu imbuh Rizky, “dalam waktu dekat, DPD GNPK Kabupaten Jember akan melakukan investigasi lanjutan terkait dengan laporan rastra yang sudah masuk ini,” tandasnya. (Team/Ris)

Related posts

Leave a Comment