Pungutan di SMAN 3 Wonoasih Probolinggo Meresahkan Wali Murid

Sabertipikor.com, Surabaya – Modus pungutan liar di sekolah masih sering terjadi, salah satunya di SMAN 3 Wonoasih Kota Probolinggo. Sekolah biasa menggunakan kedok seperti partisipasi pembangunan, namun meminta hal yang kurang logis seperti membayar keperluan tiket pesawat guru atau pengurus sekolah untuk sekedar study banding kegiatan, pembelian kalender alumni, study tour dan beberapa modus lainnya. Padahal hal tersebut sudah dilarang dengan terbitnya Perpres No 87 Tahun 2016.

“Hal ini juga terjadi di SMAN 3 Wonoasih Kota Probolinggo. Orang tua murid melaporkan Pungli tersebut ke Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam dengan menyertakan bukti kuitansi yang ditanda tangani Bu Susiati, bahwa ada permintaan dana partisipasi dengan besaran bervariasi mulai Rp 300.000 sampai dengan Rp 1,5 juta. Ini namanya dana partisipasi padahal Pungli,”  demikian ujar salah satu wali murid yang ikut melaporkan dugaan pungli, juga bersedia untuk bersaksi bila dipanggil oleh Satgas Saber Pungli ujarnya ke awak media. Rabu (15/1/2020).

Keresahan ini wajar karena secara nasional dana partisipasi tersebut adalah merupakan Pungli pungutan ini sudah dilarang dengan terbitnya Perpres No 87 Tahun 2016  bagi yang melanggar baik itu kepala sekolah atau komite, akan mendapatkan sanksi hukum.

Walikota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin mengambil tindakan tegas berupa pelarangan adanya Pungli (Pungutan Liar) dalam bentuk apapun.

Kepastian itu disampaikan Walikota Probolinggo, usai mengesahkan deklarasi pendidikan gratis bagi sekolah negeri dan pendidikan murah bagi sekolah swasta, di ruang Puri Manggala Bakti, kantor Pemerintah Kota Probolinggo 27 Februari 2019.

Walikota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin menyatakan melarang adanya Pungli di sekolah, di mana apabila nantinya diketemukan ada yang melanggar akan dikenai sanksi. Sanksi sendiri menurut walikota, bisa berupa sanksi administratif hingga pencopotan jabatan.

Sementara itu, Mariyadi, SH, MH Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam untuk Wilayah Jatim membenarkan adanya pelaporan dari Probolinggo.

“Akan kita tindak lanjuti, dan hal ini sudah masuk ke ranah hukum,  dan akan ditindak lanjuti oleh UPP Polda Jatim, dengan melakukan pemeriksaan kepala sekolah dan komite sekolah juga semua yang terlibat dalam dugaan pungli ini,” pungkasnya. (Ris)

Related posts

Leave a Comment