Satpol PP Batu Tindak 15 Usaha Tanpa IMB

15 views

Plt. Kasatpol PP Pemkot Batu, Muhamad Noer Adhim, AP.

Sabertipikor.com, Kota Batu – Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Batu patut diajungi jempol. Pasalnya, tahun 2019 ini sudah menindak limabelas unit usaha pelanggar perizinan dengan jeratan tindak pidana ringan (tipiring).

Limabelas unit usaha itu secara meyakinkan melanggar Perda Kota Batu No. 4/ Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Usaha tersebut adalah dealer PT Sumber Purnama, Omah Londo/Villa Tutik, Villa Seulawah, Hotel Ubud, Pesona Batu Residence, Pine Forest, Villa Mojorejo, Sambel Apel (Lovina), Panca Warna, Samba karaoke, Indomaret, Villa dan Hotel Tulungrejo, Batuque Town Villa, Santai Jaya Karaoke,” kata Plt. Kasatpol PP Pemkot Batu, Muhamad Noer Adhim, AP, saat ditemui di kantornya, Balaikota Among Tani, Blok B lantai 1, Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu, Kamis (1/8/2019).

Ia mengungkapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melaksanakan penegakkan perda, saat ini pihaknya sedang bersama-sama melakukan langkah-langkah preventif.

“Jadi, kami melihat tempat-tempat usaha yang ada di Kota Batu. Di kota ini banyak usaha bergerak di bisnis pariwisata. Kami melihat satu per satu tentang perizinannya,” terangnya.

Lebih lanjut mantan Camat Junrejo itu menjelaskan, terkait dengan proses penindakan terhadap tersangka pelanggar perda, dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Satpol PP dahulu.

“Kemudian, hasilnya dikoordinasikan dengan pihak kepolisian sebagai koordinator lengawas (korwas) pegawai negeri sipil. Berikutnya dilaporkan kepada kejaksaan serta pihak Pengadilan Negeri Malang,” paparnya.

Setelah ditentukan jadwal, lanjut Adhim, persidangan yustisi dilaksanakan di Kantor Satpol PP Penkot Batu melibatkan hakim, panitera Pengadilan Negeri Malang, Kejaksaan Negeri Batu, Polres Batu serta penyidik Satpol PP.

“Pembacaan dakwaan yang menyatakan mereka terbukti melanggar Perda Kota Batu Nomor 14, Tahun 2011 tentang IMB, maka pelanggar diwajibkan membayar denda. Selain itu juga wajib mengurus kelengkapan perizinan terlebih dahulu sebelum melanjutkan usahanya,” terangnya.

Langkah tersebut, tambah Adhim, menunjukkan sebuah profesionalitas kerja sesuai dengan slogan Satpol PP yang berbunyi “Praja Wibawa”.

“Dimaksudkan bahwa petugas Satpol PP bisa melaksankan semua tupoksinya sesuai dengan SOP (standard operasional prosedur) dengan memiliki pengetahuan, pemahaman dan tindakan yang benar sesuai dengan aturan,” imbuhnya.

Meski demikian, ia jelaskan pula, tujuan akhirnya Satpol PP memiliki wibawa sebagai petugas pengawal dan penegakan peraturan perda serta peraturan kepala daerah (perkada).

“Selain limabelas unit usaha yang sudah kami tertibkan itu, langkah preventif terus kami lakukan. Konkretnya, pengawasan bangunan baru yang berdiri di kawasan Kota Batu. Petugas melakukan crosscheck kelengkapan surat-surat perizinannya.
Upaya ini dimaksudkan agar pelanggaran serupa tidak menjamur,” tegasnya.

Selanjutnya, masih menurut Adhim, mereka diundang ke Kantor Satpol PP Pemkot Batu untuk dimintai klarifikasi. Hasilnya dikonsultasikan dengan dinas terkait, yaitu Dinas Perizinanan.

“Apabila masih ditemukan pelangaran, maka pembagunan harus dihentikan terlebih dahulu sampai mereka menyelesaikan izin yang dipersyaratkan, seperti halnya IMB,” tandas Adhim. (Risma)

Author: 
    author

    Related Post