Soal Pemanggilan BK Kepada Anggota DPRD Batu, Ini Kata Ketua GNPK Malang Raya

Foto: Alex Yudawan, ketua GN-PK Malang Raya

Sabertipikor.com – Soal pemanggilan BK (Badan Kehormatan) DPRD Kota Batu, kepada Suwandi, mendapat tanggapan dari Ketua GNPK Malang Raya, Alex Yudawan.
Menurut Alex, pemanggilan itu tidak mendasar, alasanya karena dalam surat itu tidak tercantum dan jelas, bahkan pemanggilan tersebut tidak lengkap. Kalau saya yang jadi Suwandi, maka tidak akan datang, di dalam isi surat yang dimaksud itu Badan Kehormatan DPRD itu siapa? mestinya isi surat pemanggilan itu harus di tulis lengkap, saudara Suwandi, SH, anggota DPRD Kota Batu di tempat, begitu.

“Ya kalau menurut saya, surat pemanggilan itu memang tidak jelas dan mendasar. Sebab isi pemanggilan itu tidak lengkap.
Kepala Badan Kehormatan tidak berhak memanggil apalagi melaporkan ke polisi, atas statement dari Suwandi itu,” kata Alex. Senin (16/10/17).

Dirinya melanjutkan, masyarakat Kota Batu sangat mengapresiasi sekali, langkah atas apa yang dilakukan Suwandi. Mestinya DPRD Kota Batu harus berterima kasih, karena ada anggotanya yang berani mengungkapkan kebenaran, jangan malah diadili dan dimusuhi. Lusa bakal kita laporkan, terkait dugaan oknum dewan yang main proyek, dan ada yang diduga nyambi makelaran atas berdirinya Indomart dan Alfamart.

“Kita uji di Pengadilan, apakah pernyataan Suwandi anggota DPRD Kota Batu di media massa tersebut, adalah perbuatan melawan hukum? DPRD bukanlah pengadilan yang berwenang mengadili siapa saja, bahkan yang di anggap salah sekalipun. Karena benar menurut DPRD, namun belum tentu benar menurut Hukum,” sambung Alex.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, artinya berdasarkan tata tertip, Nomor 1 Tahun 2014, di pasal 24 disebutkan bahwa, pertama anggota DPRD punya hak Imunitas, kedua anggota DPRD mempunyai hak menyatakan pendapat, baik itu lisan atau tertulis.

“Kami dari GNPK berpendapat, bahwa ini bukan kasus peradilan, pernyataan dari BK itu sangat keliru, karena ini kan ranahnya bukan peradilan. Jadi BK tidak mengerti tentang tata tertib. Maka dari itu hal ini perlu harus diluruskan, akan kita sampaikan ke ketua DPRD tentang pernyataan BK ini.,” jelas Ketua GNPK Malang Raya. (Ris)

Related posts

Leave a Comment