Surat Terbuka Ketua DPD GNPK Jember Jatim Rizky Putra Yudhapradana, SH, Soal Korupsi

11 views
Foto : Rizky Putra Yudhapradana, SH (kanan) saat bersama Irjen. Pol. Widyanto Poesoko, (kiri) ketua Saber Pungli Kemenkopolhukam

Sabertipikor.com – Praktik korupsi dengan cara kongkalikong, suap menyuap dan rekayasa proyek manipulasi pajak, harusnya hilang dari negeri ini.

Namun, kondisi itu masih saja terjadi, seperti dibeberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Untuk itu, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi DPD GNPK Kabupaten Jember, membuat surat terbuka, agar perilaku buruk tersebut tidak terus terjadi dan diadili sesuai dengan perbuatannya.

Kalau dirinci, pada kisaran tahun 2013 sampai akhir bulan juli 2018 dugaan korupsi di wilayah Jawa Timur ini masih saja cukup tinggi. Antara lain, kasus OTT di Pemkot Batu, korupsi di Kabupaten Nganjuk, kasus ketua DPRD Jember, kasus bansos yang menyeret mantan sekda kab jember sugiarto, masalah Bansos. Kasus korupsi di Kota Malang yang dilakukan oleh Walikota, ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang. Kongkalikong penyerobotan tanah, kegiatan dan proposal fiktif hingga rekayasa proyek dan suap BPK.

Sekali lagi praktik tersebut, merugikan negara dan merugikan masyarakat atau lebih tepatnya memakan hak rakyat.

Dugaan penyimpangan itu ketika dirinci lebih cermat bisa mencapai miliaran rupiah. Kemudian dari sekian kasus yang ada baru sedikit yang terendus oleh penegak hukum.

DPD GNPK Jember sebagai lembaga independen dalam penegakan hukum anti korupsi yang dicanangkan oleh Presiden tanggal 09 desember 2004, merasa berkewajiban mengeksplorasi masalah tersebut.

Jadi, kalau korupsi  dilakukan secara  sistemik biasanya dilakukan untuk memperkaya diri dan golongan. Jelas saja bertentangan dengan semangat dari Pancasila itu sendiri.

Bicara soal hukum, kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi “Pengadilan Tipikor” diatur dalam Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “UU Pengadilan Tipikor”, yang menyatakan sebagai berikut;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara:

a.    Tindak pidana korupsi
b.    Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
c.    Tindak pidana yang secara tegas dalam Undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Pengadilan Tipikor berwenang untuk mengadili kasus pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Benar bahwa tindak pencucian uang diatur dalam Undang-undang tersendiri yaitu UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang “UU TPPU”, dan yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU. (untuk penjelasan selengkapnya simak artikel Money Laundering).

Kemudian, mengenai berbagai tindak pidana asal dalam kejahatan pencucian uang diatur dalam Pasal 2 UU TPPU, yang selengkapnya berbunyi:

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
a.      Korupsi;
b.      Penyuapan;
c.      Narkotika;
d.      Psikotropika;
e.      Penyelundupan tenaga kerja;
f.       Penyelundupan migran;
g.      Di bidang perbankan;
h.      Di bidang pasar modal;
i.       Di bidang perasuransian;
j.       Kepabeanan;
k.      Cukai;
l.       Perdagangan orang;
m.     Perdagangan senjata gelap;
n.      Terorisme;
o.      Penculikan;
p.      Pencurian;
q.      Penggelapan;
r.       Penipuan;
s.      Pemalsuan uang;
t.       Perjudian;
u.      Prostitusi;
v.       Di bidang perpajakan;
w.      Di bidang kehutanan;
x.       Di bidang lingkungan hidup;
y.       Di bidang kelautan dan perikanan; atau
z.       Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami DPD GNPK Kabupaten Jember, merasa, berkewajiban turut mengawasi dan memantau kasus korupsi di jember, untuk kasus diluar Kab. Jember, maka kami akan koordinasi dengan ketua DPD GNPK kabupaten/kota yang lain, serta melanjutkan temuan kami dilapangan dan kami tindak lanjuti juga ke DPP GNPK Jatim dan DPN GNPK Pusat, karena kami adalah GNPK satu satunya di indonesia, yang dicanangkan okeh PRESIDEN RI di ISTANA NEGARA Tanggal 09 Desember 2004. (RPY/Team)

Author: 
    author

    Related Post