Surat Terbuka Ketua DPP GNPK Jatim Mariyadi, SH, Soal Korupsi di Jawa Timur

10 views
Mariyadi, SH, ketua DPP GNPK Jatim dan ketua Team Hukum DPD Hanura Jatim.

 

Sabertipikor.com -Praktik korupsi  dengan cara kongkalikong, suap menyuap dan rekayasa proyek manipulasi pajak, harusnya hilang dari negeri ini. Namun, kondisi itu masih saja terjadi, seperti di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur. Untuk itu, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jawa Timur membuat surat terbuka, agar perilaku buruk tersebut tidak terus terjadi dan diadili sesuai dengan perbuatannya.

Kalau boleh dirinci, pada kisaran tahun 2013 sampai akhir maret 2018 dugaan korupsi di wilayah Jawa Timur ini masih saja cukup tinggi. Antara lain, kasus OTT di Pemkot Batu, korupsi di Kabupaten Nganjuk, kasus ketua DPRD Jember masalah Bansos. Kasus korupsi di Kota Malang yang dilakukan oleh Walikota, ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang. Kongkalikong penyerobotan tanah, kegiatan dan proposal fiktif hingga rekayasa proyek dan suap BPK.

Sekali lagi praktik tersebut, merugikan negara dan merugikan masyarakat atau lebih tepatnya memakan hak rakyat.

Dugaan penyimpangan itu ketika dirinci lebih cermat bisa mencapai miliaran rupiah. Kemudian dari sekian kasus yang ada baru sedikit yang terendus oleh penegak hukum.

GNPK sebagai lembaga independen dalam penegakan hukum anti korupsi yang dicanangkan oleh Presiden tanggal 09 desember 2004, merasa berkewajiban mengeksplorasi masalah tersebut.

Jadi, kalau korupsi  dilakukan secara  sistemik biasanya dilakukan untuk memperkaya diri dan golongan. Jelas saja bertentangan dengan semangat dari Pancasila itu sendiri.

Bicara soal hukum, kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi “Pengadilan Tipikor” diatur dalam Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “UU Pengadilan Tipikor”, yang menyatakan sebagai berikut;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara:

a.    Tindak pidana korupsi
b.    Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
c.    Tindak pidana yang secara tegas dalam Undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Pengadilan Tipikor berwenang untuk mengadili kasus pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Benar bahwa tindak pencucian uang diatur dalam Undang-undang tersendiri yaitu UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang “UU TPPU”, dan yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU. (untuk penjelasan selengkapnya simak artikel Money Laundering).

Kemudian, mengenai berbagai tindak pidana asal dalam kejahatan pencucian uang diatur dalam Pasal 2 UU TPPU, yang selengkapnya berbunyi:

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
a.      Korupsi;
b.      Penyuapan;
c.      Narkotika;
d.      Psikotropika;
e.      Penyelundupan tenaga kerja;
f.       Penyelundupan migran;
g.      Di bidang perbankan;
h.      Di bidang pasar modal;
i.       Di bidang perasuransian;
j.       Kepabeanan;
k.      Cukai;
l.       Perdagangan orang;
m.     Perdagangan senjata gelap;
n.      Terorisme;
o.      Penculikan;
p.      Pencurian;
q.      Penggelapan;
r.       Penipuan;
s.      Pemalsuan uang;
t.       Perjudian;
u.      Prostitusi;
v.       Di bidang perpajakan;
w.      Di bidang kehutanan;
x.       Di bidang lingkungan hidup;
y.       Di bidang kelautan dan perikanan; atau
z.       Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
2.    Seperti yang telah dijelaskan pada poin 1, tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan dengan Pengadilan Tipikor, dalam hal tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. (Ris/mry)

Author: 
    author

    Related Post