Tak Diizinkan, Bangun Hotel di Bawah Bintang Lima di Batu

Walikota Batu Dewanti Rumpoko, usai menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ) Tahun 2019, di DPRD Kota Batu

Sabertipikor.com, Kota Batu – Guna mengubah pangsa pasar agar beda, Walikota Batu Dewanti Rumpoko tidak mengizinkan pembangunan hotel bintang lima ke bawah.

Menurut orang nomor satu di Pemkot Batu itu, Kota Batu belum mempunyai hotel bintang lima dengan fasilitas yang memadai.

“Kalau untuk hotel bintang lima atau tujuh, saya sangat setuju, karena kita (Kota Batu) belum punya. Kita hanya punya satu bintang lima. Itu saja saya bilang Hotel Golden Tullip masih belum bintang lima, karena fasilitasnya masih kurang,” kata ia.

Pernyataan tersebut dilontarkan seusai menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ) Tahun 2019, di DPRD Kota Batu, Senin (25/3/2019).

Landasan asumsi dari kebijakan Walikota Batu itu bertolak dari realitas. Konkretnya, karena tamu-tamu (wisatawan) di Kota Batu kebanyakkan dari mancanegara.

“Ya, mengapa saya minta, karena pangsa pasar kita beda. Tamu yang datang ke Batu itu memang orang yang punya uang,” ujarnya.

Selain itu, ia tambahkan, sekarang ada penerbangan langsung dari Timur Tengah Dubai.

“Ya, itu pangsanya adalah orang-orang yang meminta fasilitas super, karena mereka orang-orang kaya semua. Punya uang,” tandasnya.

Saat ini pihaknya juga mengajukan revisi perubahan Perda Kota Batu No. 7/ Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2019-2039.

Kelak, untuk melakukan revisi, ia menyerahkan kepada orang-orang yang profesional.

“Dari pemerintah, DPRD kemudian dari orang-orang profesional yang terkait untuk melakukan revisi. Apakah yang dulu daerah ini masih tetap seperti itu atau tidak. Hal yang jelas di Daerah Bumiaji itu adalah tetap daerah pertanian. Kita tidak akan mengubah itu,” tegas mantan Nonie Jakarta itu.

Kendati demikian, ia pertegas lagi, dalam perda itu nanti akan mencantumkan ketentuan kriteria gedung seperti apa yang bisa dibangun di Kota Batu.

“Nanti akan kita konsultasikan. Sehingga apakah ada pembatasan tinggi bangunan itu harus delapan meter atau tidak ada, karena ketika ada pembatasan berarti pembukaan lahan itu pasti akan terjadi,” pungkasnya. (Risma)

Related posts

Leave a Comment