Terdakwa Korupsi di Satpol PP Batu Belum Ditahan

4 views

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu, Deddy Agus, SH, MH

Sabertipikor.com, Kota Batu – Terdakwa dan tersangka perkara tindak pidana korupsi (tipikor) di Satpol PP Pemkot Batu, belum ditahan. Dalam kasus tipikor tersebut, kerugian keuangan negara bernominal Rp 490 juta lebih.

Terdakwa dalam perkara korupsi itu Kepala Satpol PP, Robiq Yunianto. Sedangkan Bendahara Satpol PP, Anita Yuniartiningsih masih berstatus tersangka.

Penanganan tipikor di tubuh Satpol PP Pemkot Batu itu terus bergulir. Setelah Kasatpol PP tersebut “naik kelas” menjadi terdakwa, Anita Yuliartiningsih pun ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu, Deddy Agus, SH, MH, membenarkan ihwal tersebut. Ia tegaskan, bendahara Satpol PP, Anita Yuliartiningsih, memang telah ditetapkan sebagai tersangka baru, Selasa (2/4/2019).

Perkembangan penanganan perkara tipikor tersebut terjadi setelah Kepala Satpol PP Pemkot Batu tersebut berstatus terdakwa. Persidangan terdakwa itu telah berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jln. Juanda, Sidoarjo.

“Fakta di persidangan, berdasarkan dua alat bukti yang memenuhi, maka Anita Yuliantiningsih ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2019 lalu,” kata Deddy Agus.

Perbuatan pidana korupsi dua oknum di institusi Satpol PP Pemkot Batu tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 490 juta lebih. Kesimpulan kerugian negara itu menurut ia, berdasarkan penghitungan BPKP dan hasil penghitungan Tim Kejari Batu.

“Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka (dan terdakwa) Kejari Batu tidak menahan mereka. Pertimbangannya, karena mereka dinilai kooperaktif, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mempersuilt jalannya proses penyidikan,” tegasnya.

Dalam satu atau dua bulan mendatang, penanganan berkas tersebut, ditargetkan bisa rampung.

Sebelumnya telah diwartakan,
Kejari Kota Batu dalam proses penyidikan perkara tipikor tersebut telah menetapkan Robiq Yunianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemotongan honorarium petugas piket Satpol PP Batu tahun 2017.

Lantas lewat pengembangan perkara, didapati alat bukti yang cukup bahwa bendahara Satpol PP tersebut patut dapat diduga terlibat “aksi potong honor” petugas piket Satpol PP.

Honorarium itu semestinya diberikan atas kegiatan piket jaga yang dibebankan kepada anggota Satpol PP. Yakni,  piket jaga di Balai Kota Among Tani, di gedung Kantor DPRD, di rumah dinas Walikota Batu, dan di rumah dinas Wakil Walikota Batu. (Risma)

Author: 
    author

    Related Post