Tim Sosialisasi Satgas Saber Pungli Khawatir PTSL Torongrejo Ditunggangi Kepentingan Cakades Untuk Meraih Keuntungan dan Simpati Masyarakat

Kroscek : Tim Sosialisasi Satgas Saber Pungli Kemenkoolhukam Wilayah Jatim Langsung Merespon Keluhan Warga Masalah Dugaan Pungli Program PTSL di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo.

Sabertipikor.com, Kota Batu – Dugaan adanya pungutan liar (Pungli), Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, dikhawatirkan menjadi kepentingan beberapa calon kepala desa (Cakades) menghadapi Pilkades 2019 serentak 2 Oktober mendatang.

Menurut Tim sosiaisasi Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam Wilayah Jatim Mariyadi, PTSL bisa menjadi sebuah kendaraan para cakades untuk menarik simpati dan penggalangan dana untuk biaya pribadi cakades untuk meraup suara.

Itu yang membuat kami khawatir, selain merugikan masyarakat. Bisa jadi itu untuk mencari simpati warga karena merasa membantu mereka serta mengumpulkan dana untuk biaya kampanye mereka,” terang Mariyadi, Minggu (29/9/2019) kepada wartawan.

Dugaan itu semakin kuat lantaran yang menanggani PTSL di sana juga maju mencalonkan dirinya. Disinggung siapa yang harus bertanggung jawab dalam dugaan ini, dia menjawab bukan hanya Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) selaku panitia PTSL, namun Kepala Desa yang saat itu menjabat.

Alasannya, program Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat ini bisa turun jika memang dimohon oleh desa. Kemudian, Pemerintah desa (pemdes) wajib membentuk Pokmas dan mengesahkan serta menandatangani persetujuan beberapa persyaratan yang akan dikenakan kepada pemohon.

Jadi tidak mungkinlah kepala desa tidak tahu. Pokmas itu dibentuk oleh pemdes dan ditanda tangani oleh kepala desa. Jika sampai ini menjadi permasalahan keduanya harus bisa mempertanggungjawabkan dugaan pungli yang merugikan masyarakat banyak,” tuturnya.

Sesuai Perintah Presiden (Perpres) 87 Tahun 2016 Presiden RI Joko Widodo, Tim Satgas Saber Pungli Kemenenpolhukam RI memang konsentrasi pada masalah PTSL dan realisasi Dana Desa (DD) setiap desa.

Saat ini kami terus mengumpulkan bukti kuat atas dugaan praktek pungli di Torongrejo. Saya berjanji bersama tim akan menindak tegas dan mendalami masalah ini,” tambah dia.

Perlu diketahui, Kota Batu masuk zona V dengan biaya Rp 150 ribu. Tapi pokmas di Torongrejo meminta tambahan biaya seikhlasnya saat pengambilan sertifikat. Meski itu disetujui oleh kedua belah pihak tetap saja hal tersebut sudah melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pungkas Mariyadi (*)

Related posts

Leave a Comment